Transaksi Nontunai di Desa, Pemprov Jateng Gandeng Bank Jateng

Transaksi Nontunai di Desa, Pemprov Jateng Gandeng Bank Jateng

Slawipos.com – Transaksi Nontunai di Desa, Pemprov Jateng Gandeng Bank Jateng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggandeng Bank Jateng untuk mewujudkan transaksi nontunai di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Program ini telah diluncurkan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang Jumat (25/8/2023). Program ini akan diterapkan secara bertahap di 7.809 desa yang ada di Jateng, dengan target selesai pada tahun 2024.

Saat ini, program ini baru diujicobakan di Desa Gondang, Cepiring, Kabupaten Kendal. Di desa ini, semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilakukan secara nontunai melalui rekening Bank Jateng. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi kecurangan dan mempermudah pelaporan.

“Dengan transaksi nontunai, semua datanya tercatat. Jadi, kalau orang mau minta pertanggungjawaban, tinggal buka, datanya ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai. Bilangnya bayarnya Rp100, padahal yang diserahkan hanya Rp50. Enggak bakal bisa kelihatan,” kata Sumarno.

Baca Juga :   Timotius Suryadi Dilantik Jadi Pj Bupati Karanganyar, Ini Tantangan yang Menanti

Sumarno menambahkan, program ini juga sejalan dengan upaya Pemprov Jateng untuk mendorong penggunaan teknologi dan transportasi yang ramah lingkungan di desa-desa. Pihaknya juga telah membantu desa-desa yang mengalami kendala jaringan internet dengan menyediakan wifi gratis.

Pelaksana Tugas Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, pihaknya siap mendukung program ini dengan menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan. Ia berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

“Kalau tadi yang diinformasikan di 2024 clear semua. Tapi ini mulai jalan, perlahan semua desa kabupaten/ kota akan melakukan itu. Transaksi total Rp 7,8 triliun. Desanya 7.809 desa, kita siapkan. Kita dukung pemerintah,” ucapnya.