Slawipos.com – Rumah Menteri di IKN Nusantara Ditargetkan Selesai Juli 2024, Presiden Sementara di Kantor, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) atau rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 20 persen. Ia menargetkan bangunan tersebut selesai pada Juli 2024.
Hal ini disampaikan oleh Basuki saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (28/7/2023). Basuki mengatakan bahwa rumah dinas itu akan menjadi tempat tinggalnya dan para menteri lainnya. Ia mengatakan dirinya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
“Rumah tapak menteri Juli 2024 insyaallah akan jadi. Mudah-mudahan saya akan dahului. Belum tahu (menteri mana lagi), itu justru saya men-trigger lainnya. Pak presiden bilang ‘nanti saya temenin’,” ujarnya sembari tertawa.
Sementara itu, untuk sementara tempat tinggal presiden berada di Kantor Presiden. Bangunan kantor tersebut ditargetkan selesai pada Juni atau Juli 2024.
“Iya, di kantor ini dulu (sementara). Ini kantor dan tempat tinggal presiden,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya (CK) Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti.
Namun nantinya dibuatkan paviliun yang akan didesain sebagai rumah dinas presiden. Letaknya di belakang Kantor dan Istana Presiden. Saat ini prosesnya masih dalam pelelangan.
“Sementara kami sedang melelangkan untuk yang belakang lagi yang paviliun kita sedang lelangkan,” jelas dia.
Presiden dan Wakil Presiden menjadi klaster pertama yang pindah pertama kali ke IKN pada 2024. Termasuk di antaranya adalah MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
“Siapa saja yang pindah? Di dalam rencana induk kami bagi pada lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024,” kata Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati.
Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian ‘Triumvirat’ yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wapres berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.
