Slawipos.com – Jarak Toko Modern di Tegal Rencananya Akan Diatur Menggunakan Perda, Keberadaan toko swalayan dan toko modern di Kota Tegal kedepan akan ditata ulang.

Penataan ulang ini salah satunya terkait jarak anatara satu toko dengan toko yang lainnya.

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal akan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur jarak toko swalayan dan toko modern.

Itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di wilayahnya.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, Pemerintah Pusat ingin memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha.

Namun terkait perizinan terhadap pendirian supermarket dan toko swalayan atau toko modern, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur jarak satu dengan yang lainnya.

“Karenanya, Pemkot dan DPRD akan mengatur jangkauan jarak yang terbaik. Itu, agar kelangsungan hidup para pelaku UMKM bisa berlanjut dan rantai ekonomi bisa berjalan dengan baik melalui rancangan peraturan daerah yang akan dibahas,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin 14 November 2022.

Baca Juga :   Di Sanggar Kampung Seni Komplek PAI Pentaskan Sampak Tegalan

Selain jarak, kata Dedy, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 23/2021, pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk UMKM minimal 30 persen dari luas areal pusat perbelanjaan.

Ketentuan itu, sangat membantu Pemda dalam memecahkan masalah tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil.

“Selama ini, Pemkot Tegal terkait dengan pendirian terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang RTRW dan aturan-aturan lain yang mendukung,” jelasnya.

Menurutnya, terkait banyaknya minimarket dan toko modern di Kota Tegal, langkah yang dapat diupayakan dalam melindungi pedagang kecil dan UMKM dengan menetapkan jangkauan jarak dalam tiap pendirian pusat perbelanjaan maupun toko swalayan

Serta, mengikutsertakan kegiatan promosi-promosi dagang melalui pameran ataupun event-event yang lain.

Kemudian, ujar Dedy Yon, terhadap keberadaan toko-toko swalayan yang sudah ada sebelum terbitnya aturan baru. Maka pelaku usaha bisa melanjutkan usahanya hingga izin berakhir.

Setelah itu, pelaku usaha tersebut harus memperpanjang izinnya dengan memperhatikan, serta melaksanakan persyaratan-persyaratan yang ada dalam mengajukan permohonan perizinan pendirian toko swalayan.

Baca Juga :   Kepala Staf Kepresidenan Dan Tim Pertamina Patra Niaga Kunjungi Pantai Tegalsari

“Salah satu syaratnya, yaitu adanya surat pernyataan untuk bermitra dengan UMKM, dan dibuktikan dengan surat perjanjian bermitra dengan UMKM,” tandasnya.

Sebab, kata Dedy, keberadaan toko eceran dan pasar rakyat memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat. Selain itu juga transaksi jual beli sebagai indikator perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

“Salah satu upaya dalam rangka mengurangi dampak semakin menjamurnya toko swalayan atau toko modern adalah dengan kebijakan kearifan lokal,” imbuh Dedy.